Rabu, Oktober 28, 2020

Petisi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Diteken Sejuta Orang

Potlot.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetuk palu menyetujui Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin (5/10/2020). Berbagai kalangan langsung merespon dengan penolakan. Mereka menilai kesepakatan itu hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Aksi penolakan itu pun muncul dalam beragam bentuk. Mulai dari aksi demo yang diikuti ribuan buruh di sejumlah daerah, hingga membuat petisi online melalui situs Change.org. Ratusan ribu orang pun langsung membanjiri petisi tersebut.

Sebut saja petisi berjudul ‘Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik’ di situs Change.org telah ditandatangani hampir menyentuh angka sejuta orang per pukul 16.04 WIB.

Petisi online tersebut digagas oleh Busryo Muqodas, Pendeta Merry Koliman, Ulil Absar Abdalla, Engkus Ruswana, Roy Murtadho dan Pendeta Penrad Sagian, sejak Senin (5/10).

Dalam petisi tersebut, mereka menyampaikan RUU Cipta Kerja bakal mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Tak hanya itu, mereka juga mencatat beberapa persoalan mendasar dalam RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang. Dari sektor agama, undang-undang baru ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah dan konflik kepercayaan.

“Adanya wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian. Ketentuan ini justru akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama warga negara,” demikian dalam isi petisi tersebut.

Mereka menyinggung pemangkasan hak-hak buruh atau pekerja. Buruh, kata mereka, akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan.

Selain itu status dan kepastian kerja tidak jelas lewat outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu.

Para pemuka agama ini menyebut ada potensi konflik agraria dan lingkungan hidup. Padahal sebelum ada undang-undang baru ini, sedikitnya terjadi 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya dalam lima tahun terakhir.

Menurut mereka, potensi tersebut rawan terjadi setelah dilakukan sejumlah perubahan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. Misalnya perubahan Pasal 82, 83 dan 84 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang masuk dalam Pasal 38 UU Cipta Kerja.

Pasal tersebut berkaitan dengan ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perizinan dari pejabat yang berwenang di kawasan hutan.

Tak hanya itu, mereka menilai UU Cipta Kerja juga berpotensi memangkas ruang hidup kelompok nelayan, petani, dan masyarakat adat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi.

Sebab kata mereka, aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan.

“Akibatnya, kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tak memiliki ruang penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya,” katanya.

Tak hanya itu, UU Cipta Kerja juga berpotensi mengarah pada kekuasaan birokratis yang terpusat. Hal ini berlawanan dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah yang menjadi salah satu tuntutan reformasi 1998. UU baru tersebut akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin.

“Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan,” ujarnya.

Untuk mendukung petisi tersebut, silahkan kunjungi: ‘Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik’ (*)

Tinggalkan Balasan

- Advertisment -

POPULER

Salat tapi Pacaran?

Oleh: Ahmad Syarief Potlot.id -- Pacaran, sebuah istilah bagi sepasang anak manusia yang saling mengikat hubungan satu sama lain dengan komitmen sehidup semati. Namun sejak kapan...

Nabi Yunus, Lockdown, dan Doanya

Oleh: Prof. Madya Dr. Abdurrahman Haqqi* Potlot.id -- Jika Anda ditanya, “Siapakah dua orang Rasul yang dinasabkan kepada ibunya?” Nabi Isa AS yang dinasabkan kepada...

Tipe-Tipe Mahasiswa Menyebalkan dari Kaca Mata Dosen

Oleh: Ilham Syahrul Jiwandono Dari banyak tulisan keluhan mahasiswa soal kuliah, kebanyakan meyakini bahwa nilai jelek itu artinya ada andil kesalahan dosen. Hmm. Hape saya berdering, tampak ada pesan wasap masuk dari...

Meneladani Mujahidah Tangguh Zaman Rasulullah

Potlot.id -- Bersungguh-sungguh dalam membela Agama Islam di garda depan bukan monopoli kaum lelaki saja. Di zaman Rasulullah, perempuan-perempuan pun turut mempertaruhkan nyawa di...

Doa Meminta Kemudahan dalam Menjalani Kehidupan

Doa hari ini أللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانَحْنُ فِيْهِ وَمَا نَطْلُبُـهُ وَنَرْتَجِيْـهِ مِنْ رَحْمَتِكَ فِي أَمْرِنَا كُلِّهِ فَيَسِّرْ لَنَا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ سَفَرِنَا وَمَا نَطْلُبُهُ...

Tips Menggoreng Ikan Teri Agar Tidak Keras, Pasti Renyah!

Oleh: Lina Lusiana Potlot.id -- Siapa yang tidak mengenal ikan teri? Tentunya kita semua sudah pada tahu banget dong, ya, Gansist, apa itu ikan teri. Ikan...

Bagaimana Umat Islam Tahu Alqur’an Tidak Berubah?

Oleh: Firas Alkhateeb Potlot.id -- Kebangkitan Eropa dari abad kegelapan menuju masa pencerahan intelektual sejak tahun 1600-an hingga 1800-an adalah salah satu gerakan paling kuat...